Ada dua hal yang menyebabkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha perikanan Indonesia masih tergolong rendah.
Tak lama lagi, Indonesia bakal kembali membetot perhatian dunia. Pasalnya, konferensi kelautan yang konon terbesar di dunia, World Ocean Conference (WOC), untuk pertama kalinya akan di gelar di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 11-15 Mei 2009. Kegiatan ini berkaitan dengan konferensi serta ekspo kekayaan laut dan karang dalam konteks perubahan iklim.
Penyelenggaraan WOC merupakan momen yang tepat untuk merenungkan kembali anugerah Tuhan YME berupa potensi ekonomi kekayaan bahari yang terkandung di wilayah laut kita, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke mengelilingi sekitar 17.503 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km.
Sayangnya, potensi sumber daya laut yang luasnya mencapai 70 persen (5,8 juta km persegi) luas teritorial, jauh lebih besar dibanding sumber daya darat (kehutanan) yang luasnya hanya 1,31 juta kilometer persegi, belum dimanfaatkan secara optimal. Fakta ini menguatkan sinyalemen bahwa paradigma pembangunan Indonesia masih berorientasi di darat.
Meskipun demikian, pengembangan bidang kelautan dan perikanan telah memberikan kontribusi cukup baik terhadap pembangunan nasional yang tercermin dari meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional non-migas tahun 2008 yang mencapai Rp 92,22 triliun (2,9%), atau meningkat 37,06 % dari tahun 2007.
Selain itu, produksi perikanan pada 2008 yang sebesar 8,71 juta ton mencatat kenaikan 5,7% dari tahun sebelumnya, dan berhasil menyumbang devisa ekspor sebesar USD 2,6 miliar. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan ini adalah kegiatan pengawasan kelautan yang berhasil menurunkan illegal fishing sebesar 20% dan berdampak pada peningkatan produktivitas usaha nelayan hingga 31%. Di tahun 2008, penyerapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan tercatat mencapai 7,69 juta orang.
Namun demikian, melihat luasnya wilayah laut dan begitu besarnya potensi sumber daya bahari, sumbangan sektor kelautan dan perikanan ini masih dirasakan belum optimal. Wilayah laut Indonesia yang lebih besar dari negara Peru, ternyata memberikan hasil yang lebih rendah dari produksi ikan negara di selatan Amerika itu. Negeri tirai bambu Tiongkok masih tercatat sebagai penghasil ikan paling banyak di dunia, disusul oleh Peru, USA, dan kemudian Indonesia (FAO, Marine and inland capture fisheries: top ten producer countries in 2006).
Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan produktivitas, efisiensi dan daya saing usaha perikanan Indonesia masih tergolong rendah. Pertama, masih dijumpainya kasus-kasus illegal fishing, meskipun dalam tren yang menurun, khususnya oleh kapal ikan asing dan eksasing.
Kedua, paradigma dan perhatian kebanyakan kepala daerah terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang masih belum tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu menghasilkan cetak biru sektor kelautan dan perikanan yang komprehensif dan mampu mengubah pola fikir dan paradigma pembangunan guna menghasilkan kinerja kelautan dan perikanan yang berkualitas tinggi.
Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama mengamankan laut kita dari illegal fishing. Kapal patroli laut sudah waktunya di remajakan dengan keandalan yang tinggi dalam memburu para pelaku illegal fishing. Kedisiplinan serta keberanian polisi patroli laut harus pula ditingkatkan. Masih tingginya angka illegal fishing juga mencerminkan bahwa sesungguhnya pasokan ikan di dunia masih jauh lebih rendah dari permintaan. Hal ini merupakan peluang bagi nelayan Indonesia dalam meningkatkan jumlah tangkapannya ketimbang dicuri oleh nelayannelayan dari negeri lain.
Fakta ini menyiratkan pesan bahwa sudah waktunya nelayan Indonesia dilengkapi dengan kapal-kapal yang lebih layak, setidaknya setaraf dengan ratusan kapal yang tertangkap oleh kapal patroli laut Departemen Kelautan dan Perikanan yang ternyata dimiliki oleh pelaku illegal fishing dari dari negara seperti Tiongkok, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Upaya pemerintah yang sungguh-sungguh untuk menekan angka illegal fishing dan membantu nelayan memperoleh alat penangkap ikan yang memadai, baik melalui kemudahan memperoleh kredit maupun bunga kredit yang murah, dipercaya akan mengurangi angka kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya yang saat ini tercatat masih cukup tinggi. Sungguh miris memang melihat kenyataan ini, padahal berdasarkan laporan tahunan FAO bertajuk îThe State of World Fisheries And Aquaculture 2008î, pasokan makanan hasil laut di dunia, yang dijual dengan harga relatif tinggi di negaranegara maju, justru dihasilkan oleh 86 persen nelayan dan petani ikan yang hidup di enam negara yaitu China, India, Vietnam, Filipina, dan Indonesia.
Selain itu, Pemerintah Daerah harus didorong agar memfasilitasi peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan, mendukung kelancaran investasi di daerah, mempermudah perijinan dan kebijakan yang berorientasi mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, serta menyediakan prasarana pendukung yang layak dan terpelihara. Pemerintah juga diharapkan melakukan perencanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang mengacu pada arah kebijakan nasional yang benar-benar pro poor, pro job dan pro growth.
Pariwisata bahari
Penyelenggaaan konferensi kelautan pertama di dunia ini juga dapat dijadikan sarana yang tepat untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan negara, misalnya melalui pariwisata bahari Indonesia.
Hadirnya sekitar lima ribu orang dari 121 negara yang terdiri dari para kepala pemerintahan, menteri, akademisi, pakar kelautan, dan pelaku usaha yang akan membahas pengelolaan kelautan, perikanan, dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan secara lintas sektoral didukung oleh liputan dari berbagai media cetak, audio dan visual internasional harus dimanfaatkan secara baik, dengan kemasan yang menarik.
Di tengah ancaman penurunan jumlah wisatawan mancanegara karena terimbas oleh lesunya perekonomian dunia akibat krisis keuangan global, ajang ini diharapkan menjadi motor penggerak pariwisata nasional. Sebagai catatan, Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO (United Nations World Tourism Organization) memperkirakan terjadinya penurunan kegiatan pariwisata dunia sekitar 2% sepanjang tahun 2009.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita berbenah dan mengupayakan agar keanekaragaman alam flora dan fauna serta tanaman laut yang berada di dua pertiga wilayah Indonesia menjadi daya pikat tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Potensi obyek wisata bahari dalam bentuk taman nasional laut seperti di Bunaken Manado, suaka alam laut, suaka margasatwa laut, dan situs peninggalan budaya bawah air yang tersebar di wilayah seluas 5,6 juta hektare harus dijaga kelestariannya dan dikembangkan sebaik-baiknya.
Selain itu, pemerintah perlu pula memberikan perhatian bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan sumber daya yang ada di dalamnya. Menurut penelitian Kusumastanto (2001), nilai ekonomi suatu pulau kecil yang dikembangkan menjadi kawasan wisata adalah sekitar 52.809,37 dolar AS per hektarenya.
Bayangkan kalau 10.000 hektare pulau kecil dikembangkan menjadi daerah wisata, maka sumbangan bagi devisa setiap tahunnya bisa mencapai sekitar setengah miliar dolar AS. Belum lagi jumlah tenaga kerja kerja yang terserap dan angka kemiskinan yang dapat diturunkan.
Oleh karenanya, prasarana dan infrastruktur pendukung sudah harus disiapkan secara serius, baik itu hotel berbintang, pemandu wisata, lapangan udara, akses jalan, transportasi, maupun tata krama masyarakat setempat, agar wisatawan menjadi betah untuk berlama-lama tinggal di daerah wisata, meningkatkan nilai belanjanya sehingga membuat perekonomian domestik terus berdenyut.
Namun demikian, pembangunan pariwisata bahari juga harus memperhatikan ekologinya. Upaya menyelamatkan terumbu karang bagi ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan perlu diupayakan melalui penguatan kerjasama Coral Triangle Initiative bersama dengan lima negara lain yang berada di wilayah segitiga terumbu karang yaitu Papua, kepulauan Salomon, Timor Leste, Malaysia dan Filipina.  (Tulisan pendapat pribadi)
 
Oleh: Muslimin Anwar
Ekonom Bank Indonesia dan
Dosen Program Magister FEUI
(-)

------------------------------------------------------------------------------


*tdny mau dkirim jd artikel....
tp kekny enakan ditaro bwt bhan diskusi aja deh


gimana menurut temen2?
apa2 temen2 termasuk jg yang ga sadar klo potensi kelautan kita begitu besar?
seperti yg udah disebutin....2/3 wilayah indonesia perairan...(ini kayak proporsi air di bumi yah 2/3 juga..kebetulan?)

en perlu ga pemerintah ngubah paradigmanya?....
yok mari diskusi buat kemakmuran dan kesejahteraan bangsa

jangankan pembangunan yg di prioritaskan didarat.....
sistem pertahanan negaranya pun msh demikian...!!

anggaran untuk TNI saja jg demikian. kalo tdk salah;
AD=50%
AL=30%, dan
AU=20%.
mengingat negara ini kepulauan, seharusnya justru AL dan AU yg diprioritaskan to...!!!

...maka bisakah disimpulakan bahwa paradigma kedarat2an ini merasuk sampai bidang pertahanan / sektor tni?
dimana sepertinya perbandingan jumlah /kapasitas tni AD dengan TNI AL dan AU itu tidak sesuai dengan kondisi geografis indonesia yang 2/3 nya adalah lautan(dengan puluhan ribu pulau, negara kepulauan terbesar gitu lhoh nyengir)

yups..paradigma ketahanan darat telah masuk kemana2..sepertinya ini dipicu oleh penguasaan berbagai bisnis strategis oleh AD..jadi pengambil kebijakan di tingkat pusat sepertinya sangat dipengaruhi jenderal2 AD..tentunya lembaga think thank AD selalu memprioritaskan kepentingan AD diatas segalanya..

nampaknya para petinggi di negeri kita ini tidak berpikir secara strategis dan terencana dalam mengelola bangsa ini,
sudah bodoh, korup pula,
lengkaplah sudah

atau ketakutan oleh tekanan politik AD?
AD dalam sistem politik Indonesia sama sekali tidak dapat dianggap remeh..
kita tau bagaimana peran AD dalam pembasmian PKI dan penggulingan Soekarno dari kekuasaannya..
Reformasi juga tidak akan berhasil jika AD tidak mendukungnya..
gusdur juga berhasil didepak dari kekuasaan setelah memecat salah satu perwira tinggi AD dari jabatannya..
Yups..diam diam AD ini, meskipun setelah reformasi katanya tidak berpolitik..namun faktanya keluarga besar AD ini menguasai politik indonesia..

selama 5 tahun rezim yg lalu berapa banyak infrastruktur kelautan yg di bangun(terutama di daerah2 terpencil dan pulau2 terdepan/terluar)?

apa ya...mungkin mercusuar di ambalat? he..hanya itukah?