Laporan Khusus, Surat Kabar TUNAS BANGSA Edisi 07/Tahun II/28-4 Februari 2008

Kemajuan Pendidikan Tinggi, Sebuah Mimpi?

Oleh  Daniel Saut Goeltom SSi *)

MENARIK sekali menyimak pernyataan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Dr Joko Santoso baru-baru ini yang mengutarakan soal dua area hakekat fundamental pendidikan tinggi. Kedua area itu adalah kompetensi keilmuan dan kegunaan. Diuraikan sang rektor bahwa kompetensi keilmuan merupakan syarat perlu bagi solusi pengembangan pendidikan jangka panjang, sedangkan kompetensi kegunaan adalah syarat mutlak untuk pembangunan infrastruktur pendidikan berjangka pendek. Tanpa bermaksud mengkritik ataupun mewakili, bagi Bangsa Indonesia, pernyataan di atas pada dasarnya masih sebatas input semata atau mungkin orang akan setuju menyebutnya wacana komprehensif.

Fase Kepompong
Sekarang ini, hiruk pikuk pendidikan tinggi di Indonesia sesungguhnya masih bergerak dalam fase kepompong. Sementara, negara-negara tetangga terdekat seperti Malaysia, Singapura, atau Australia sudah mencapai fase kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang begitu indah.
 
Jika melihat kilas balik sejarah pendidikan tingggi di Indonesia, semasa Era Soeharto sebelum krisis ekonomi Indonesia muncul, ketika orang ditanya kenapa milih perguruan tinggi negeri (PTN), pada umumnya publik akan menjawab kualitas PTN lebih bagus dibanding perguruan tinggi swasta (PTS) karena memang biayanya lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Tentu pada waktu itu akan mendapat jawaban pasti bahwa yang namanya negeri otomatis pemerintah ikut campur dalam soal pembiayaan maupun staf pengajar yang terjamin. Sementara untuk kuliah di PTS wajar saja mahal, karena berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

Tetapi kondisi sekarang ini, anggapan di atas justru tidak akan ditemui lagi karena kenyataannya berbalik. Pemerintah secara perlahan-lahan mulai melepaskan diri dalam soal pendidikan tinggi, meski tidak 100 % lepas total. Rencana alokasi dana pendidikan yang dicanangkan hingga 20 % dari total APBN, ternyata lebih difokuskan pada pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah karena memang lebih penting terutama dalam aspek membentuk karakter bangsa ke depan.

Biaya Besar
Bagaimana pun harus diakui, pendidikan tinggi yang bermutu memang membutuhkan biaya besar. Tidak bisa dipungkiri, pada awalnya, banyak universitas top di Australia justru mengandalkan sumber pendapatannya dari kocek mahasiswanya sendiri. Pertanyaannya, seberapa jauh mutu yang dihasilkan dari sebuah universitas yang mahal di Indonesia? Seandainya banyak warga yang mampu kuliah di univeritas mahal, mereka pasti sebagian besar tidak akan kuliah di Indonesia alias lebih memilih sekolah di luar negeri. Problem mutu inilah yang menjadi entitas pendidikan itu sendiri.
 
Ditilik dari latar belakang pada pasca krisis, seperti diketahui sektor pendidikan sebenarnya merupakan amanah yang pernah ditawarkan IMF dan World Bank kepada Indonesia untuk melakukan reformasi ekonomi. Seiring dengan kuatnya IMF dan lembaga kreditor lainnya pada waktu itu akibat ketergantungan Indonesia akan utang pada saat itu, maka mereka mendesak melaksanakan program liberalisasi ekonomi. Masih segar dalam ingatan, program liberalisasi dalam bentuk LoI (Letter of Intent) adalah perjanjian antara Indonesia dan IMF untuk mendapat kucuran utang baru dengan syarat mencabut subsidi pada sektor publik seperti listrik, BBM, air, kesehatan dan pendidikan. Pada intinya, LoI memiliki empat aspek, yaitu pelaksanaan anggaran ketat dan penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan, perdagangan bebas dan privatisasi BUMN. Sama halnya dengan liberalisasi di sektor migas, liberalisasi pada sektor pendidikan juga mengharuskan pemerintah untuk membebaskan masing-masing PTN yang bertujuan agar lebih mandiri.
 
Ketika akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menggolkan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP) yang disahkan oleh DPR, muncul anggapan ekstrim bahwa sesungguhnya pemerintah secara total tidak akan mencampuri urusan pendidikan tinggi. Di lain pihak, banyak kalangan menilai jika pemerintah tetap ikut campur terhadap penyediaan sektor publik, maka pemerintah dianggap sebagai biang keladi yang akan mengakibatkan inefisiensi dan ketidakefektifan. Inefisiensi dan ketidakefektifan inilah yang dianggap sebagai troublemaker rendahnya mutu perguruan tinggi di Indonesia.

Partisipasi pemerintah dalam memajukan pendidikan tinggi memang harus tetap diikutsertakan. Namun demikian, pemerintah bisa membantu setidaknya menjadi fasilitator, misalnya, lobi dan diplomasi kerjasama dengan pihak-pihak internasional.  Saat ini, akibat kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum pasti. Lihat saja semakin hari daya beli masyarakat rendah sekali karena harga-harga kebutuhan pokok sangat fluktuatif.  Jadi jangan berharap sumber keuangan negara bisa mewujudkan ide kompetensi keilmuan dan kegunaan. Justru sebaliknya, semua PTN (bahkan mungkin seluruh PTS) diuji serta seharusnya juga tertantang untuk membangun citra dan mutu ke arah dua kompetensi itu. Kemandirian PTN-PTS untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu adalah mimpi yang sebetulnya bisa dicapai meski memang membutuhkan komitmen dan upaya keras dari masing-masing PT.

Alternatif Solusi
Solusi alternatif adalah pemberdayaan resource dan peran ikatan alumni masing-masing PTN-PTS. Banyak ikatan-ikatan alumni di tanah air cenderung tidak peduli terhadap almamaternya, bahkan pasif sama sekali. Padahal, di Amerika Serikat saja hampir semua ikatan alumni sangat aktif dan ikut menyumbang rata-rata 30 % terhadap sumber pendapatan tahunan univeritas.
Ikatan alumni di sana bangga sekali apabila almamaternya menjadi sumber inspirasi, kritisi, atau literasi di tingkat nasional maupun internasional. Kompetisi antar universitas yang tinggi juga menjadi pemicu utama bagaimana ikatan-ikatan alumni di AS bersemangat untuk ikut berperan aktif membangun kompetensi keilmuan dan kegunaan sebagai aspek nyata kemandirian pendidikan tinggi. Maka tidak heran, 20 dari 50 peringkat universitas top dunia untuk katagori umum berada di Amerika Serikat.
 
Fakta tersebut jangan membuat kita berkecil hati. Pendidikan tinggi Indonesia harus terus dibenahi sebaik mungkin. Biarlah masing-masing PTN-PTS diberi tanggung jawab untuk lebih berupaya keras membangun dua kompetensi dasar tadi dengan cara dan ciri khas tersendiri. Seperti yang pernah disampaikan mantan Rektor University of Tokyo, Shigehiko Husumi PhD, bahwa kualitas pendidikan dan riset pada hakekatnya tidak dapat dibandingkan antara universitas yang satu dengan universitas yang lain. Seperti juga karakteristik seseorang adalah sangat sulit untuk dikuantifikasi.   Maknanya, tidak ada istilah terlambat dalam membangun karakter pendidikan tinggi yang berkompetensi selain bekerja keras dan lebih keras mengejar. ***

Penulis adalah alumnus ITB dan Redaktur Surat Kabar Tunas Bangsa

wah peregrine...hehehe gimana kabarnya?
minta coklat switzerlandnya donk....

Ketika orang-orang beranggapan bahwa latar belakang pendidikan tinggi hanyalah batu loncatan menuju masa depan dan hanya untuk memenangkan permainan peran sosial, kemajuan tidak akan pernah tercapai! Ini adalah masalah dalam moralitas, logika, dan kepribadian.

Banyak diantara kita orang Indonesia yang membanggakan diri dengan gelar pendidikan tinggi, menindas mereka yang hanya tamat SLTA atau non-pendidikan formal dengan segala trik, tetapi secara praktik mengalami kegagalan dalam membuktikan diri sebagai seorang ahli.

Satu contoh lain yang sangat parah adalah begitu banyak mahasiswa yang ketika membuat tugas akhir atau skripsi bahkan hanya dengan "meng-copy dan mem-paste" atau "just little editing and changing the heading then become to `authored by me`" -- bukan murni hasil karya sendiri. Bagaimana mereka para mahasiswa yang nilai rata-ratanya adalah C dan rasionya adalah 4:1 dimana angka 1 mewakili mahasiswa yang serius dalam berstudi dan 4 adalah mereka yang "low-grade" -- ini adalah indikator kemunduran pendidikan tinggi yang nyata. Bagaimana mahasiswa semacam itu dapat menjadi sarjana yang berkualitas, lebih jauh, apakan mereka dapat mempraktekan teori yang mereka dapatkan selama berstudi, sedangkan mempelajarinya saja mereka tidak serius?

Inilah yang disebut mimpi, dimana ilmu dapat dipelajari tetapi tidak dapat dipraktekan, dan hanya menjadi bahan kebanggaan diri belaka.

Untuk mencapai kemajuan pendidikan tinggi, pendalaman teori dalam studi Ilmu dan Teknologi penting, tetapi kemampuan logika dan tingkat responsibelitas pribadi setiap individu juga harus mendukung. Jika kemajuan ingin dicapai, sebaiknya moral setiap individu harus diformat terlebih dahulu menuju moral yang berkualitas tinggi.

Dalam ilmu pemrograman komputer, ini dapat diandaikan bahwa untuk dapat mengistalasi sistem operasi, maka media harus terformat secara proper dan tentu bukan "block-bad media" disertai dengan sistem kendali basis I/O yang mendukung.
Otak adalah media pemikiran, pribadi adalah kendali, dan Ilmu adalah data, sebaiknya pribadi harus diformat dengan fundamental yang berkualitas agar dapat melakukan kendali dengan layak, otak diformat agar pro-logis sehingga dapat menbedakan dengan jelas antara benar dan salah, barulah Ilmu sebagai data dapat di mediasikan dengan layak.

Singkatnya, agar kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia dapat tercapai, kita mulai dari format dasar dan tujuan yang sebenarnya: mempelajari ilmu untuk dapat menggunakan, mempraktekan, dan mengembangkannya, bukan mempelajari Ilmu untuk memperolah predikat kesarjanaan diatas kertas/ijazah belaka.

kualitas pendidikan tinggi msh kurang keknya,,
menurut saya, kurikulumnya yg menjadi salah satu masalahny,
bener2 perlu untuk dikoreksi dan dibenahi,,,
pada setiap jurusan perlu dibuang yang kurang begitu prlu (mt kuliahnya)dan diganti dengan mata kuliah yang ilmunya sangat dibutuhkan di dunia industri/kerja yang ada di Indonesia,,

yg diperlukan suntikan dana yg lebih banyak dari pemerintah...

wah kayanya om heru orang pinter nih.
boleh tau sekarang jadi apa?

ogut setuju tuh sama sithlord "suntikan dana pemerintah...."
kita tidak bisa membandingkan dengan amerika yg punya universitas swasta dengan dana full dari siswa... (walopun banyak juga dikasi projek dari pemerintah).
kita bisa melihat fenomena universitas2 di eropa daratan yg pemerintah minded... maksudnya bantuan pemerintah masih kenceng.
bandingin ama thailand deh, univ mereka pake ranking2an sudah diatas ugm, itb, ui... ini bisa jadi karna dana pendidikan hampir 30%. indonesia "baru" 20%, itupun sulapan dari orang pemerintah yg mengikutsertakan gaji guru/dosen sebagai indikator yg diitung. kalo tanpa gaji ini diilangin jadinya "cuman" 12% bosss....
12% ini dah lumayan daripada pemerintah yg lalu2 sekitar 8%, jadi yah kita masih kurang modal lah intinya! universitas masi miskin, dosen s3 juga masi jarang dan tidak merata.
ditambah lagi, kita udah kebanyakan universitas, lembaga2 bahasa, lembaga les komputer skrg berlomba-lomba jadi universitas. ujung2nya melempem dan sarjana yg dihasilkan juga karbitan.
ujung2nya peran pemerintah nih untuk memberikan kebijakan yg jelas dan tentunya dana.
kalo dua itu dah ada, dijamin maju... orang indo pinter2, etos kerja tinggi, gek neko2, di luar negeri biasanya jadi idola propesor2.
salam buat semua!