gimana mo ga ada kecurangan di sana sini, wong kabarnya ada kepala sekolah yg diancam bakal dicopot dari jabatannya oleh kepala dinas pendidikan daerah tsb. kalau murid2nya ga 100% lulus

----
kompas.co.id/kompas-cetak/0706/18/humaniora/3617503.htm
Kejujuran yang Dimusuhi - Susi Fitri

...
Bisa dibayangkan, betapa tidak pedih hati seorang guru ketika mendengar murid-muridnya yang berbuat jujur malah dihina dan diperlakukan sedemikian rupa tidak ubahnya para penjahat. Peristiwa yang menimpa siswa SMK Duafa Nusantara ketika melaporkan adanya kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) yang mereka ikuti di SMK Negeri 5 Padang adalah salah satu contohnya.

Belum lagi pengalaman langsung guru-guru di Medan, yang tergabung dalam Komunitas Air Mata Guru, serta sejumlah guru di berbagai daerah di Tanah Air. Para guru yang membongkar kecurangan UN ini malah diejek, dituduh sok suci, diancam secara fisik (di-"Munir"-kan, ujar seorang guru), diturunkan atau ditunda kenaikan pangkatnya, diberhentikan, disesali oleh orangtua murid, dan dikecam oleh murid-murid sendiri yang mereka sayangi.

Dari kesaksian Komunitas Air Mata Guru dan banyak lagi guru-guru lain, kita jadi tahu bahwa kecurangan dalam UN bukanlah kecurangan yang kasuistik dan bukan pula kecurangan yang dengan gampang dikilah dengan alasan: "Ah, itu kan cuma pekerjaan oknum yang tidak bertanggung jawab." Kilah semacam ini hanyalah cara pengecut untuk berkelit dari persoalan yang sebenarnya, yaitu persoalan yang bersarang dalam sistem pendidikan kita itu sendiri.


Konflik horizontal

Berbagai kebijakan dan wacana (discourse) pendidikan kita belakangan ini justru telah menimbulkan konflik horizontal di dalam masyarakat pendidikan. Konflik horizontal tersebut terjadi dalam wujud pertentangan di antara sesama guru (yang cemas kehilangan pekerjaan karena tekanan sekolah); guru dengan orangtua (yang cemas anaknya gagal); guru dengan murid (yang cemas dengan masa depannya); dan guru dengan kepala sekolah (yang ingin sekolah yang dipimpinnya mampu mengalahkan sekolah lain). Pertentangan lebih jauh menyangkut guru dengan kepala dinas pendidikan (yang ingin departemennya dianggap berprestasi); serta pertentangan guru dengan pimpinan daerah (yang ingin daerahnya dipandang nomor satu), dan seterusnya.

Guru kini terjebak di tengah- tengah konflik horizontal tersebut: antara mementingkan nama baik sekolah dan prestasi riil murid; antara menjaga konduite daerah dan profesionalisme kerja; antara keinginan membantu murid dan berbuat curang. Dan, semua itu tak lain dan tak bukan hanyalah ditujukan demi menjaga citra dan peringkat (ranking), yang saat ini sudah menjadi semacam berhala dalam pendidikan di negeri ini!

Pemberhalaan citra dan peringkat inilah yang memupuk dan melestarikan budaya persaingan dalam dunia pendidikan kita. Bukannya mendorong budaya kebersamaan dan kepedulian, wacana pendidikan kita saat ini justru dengan amat bersemangat mengelu-elukan budaya persaingan. Di mana-mana orang bicara atas nama "persaingan global, persaingan global, persaingan global".

Kata-kata ini sekarang seperti mantra saja, seperti suara zikir di ujung tasbih. Kita tidak lagi menyadari bahwa budaya semacam ini lahir karena kebijakan pendidikan yang hanya mementingkan logika pasar.

Alhasil, terjadilah favoritisme pelajaran. Hanya pelajaran-pelajaran yang "laku" di pasar yang akan dianggap pantas menjadi pengetahuan dan karenanya hanya itu yang perlu diujikan. Maka, sains dianggap lebih penting daripada seni, matematika jadi lebih berharga daripada sikap terbuka pada keragaman dan kenisbian dunia, dan pelajaran bahasa dan sastra Indonesia direduksi menjadi tes-tes pilihan ganda. Inilah yang kita saksikan dalam kebijakan UN.

Mahasiswa-mahasiswi yang kelak menjadi guru seni, yang akan membantu kepekaan dan welas asih generasi mendatang, tidak jadi penting. Mahasiswa-mahasiswi yang kelak menjadi guru sejarah, yang mengajarkan berbagai kebiadaban dan kegemilangan masa lalu agar kita tidak jatuh pada kesalahan dan kebiadaban yang sama, malah dipinggirkan. Mahasiswa- mahasiswi yang kelak menjadi guru olahraga, yang membantu anak-anak kita untuk menjadi generasi yang sehat dan sportif, tidak dihargai.


Renungan bersama
...
Maka, apa artinya kerja para dosen yang membangun kurikulum sedemikian rupa, yang tujuannya adalah membentuk guru yang memikirkan bangsa, bukan pasar? Di manakah relevansi kurikulum seni yang mengembangkan sikap berbangsa yang multikultur, kurikulum olahraga yang mengembangkan sikap sportif, kurikulum sejarah yang menggambarkan manis-pahitnya melahirkan Indonesia? Maka, apa pentingnya melahirkan guru yang mengembangkan potensi anak, jika pada akhirnya kita menjual mereka? Apa gunanya mengembangkan hubungan yang egaliter di kampus bila yang kuasa bisa menang dengan segala cara?

Namun, bila kritik dilemparkan kepada pengambil kebijakan, bila kejujuran diperdengarkan, maka paling halus mereka akan mengatakan, "Coba solusinya, dong!" Olala, bila semua kritik harus juga dengan solusi, apa kerja para pakar pemerintah yang telah kita bayar mahal dengan pajak rakyat itu? Untuk apa berbagai dewan atau komisi? Bukankah kepada kantong mereka sebagian penghasilan kita, kita serahkan lewat berbagai pajak? Bukankah segala lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif punya segudang pakar yang seharusnya memikirkan solusi?

Lagi pula, bukankah kritik itu sendiri sebenarnya telah membantu mereka melihat adanya persoalan? Sudah ribuan kali teori leadership dan metodologi riset ilmiah mengatakan bahwa dengan menemukan masalah, pada dasarnya sebagian besar masalah sudah dipecahkan. Yang sering kali menghalangi pemecahan masalah justru ketidakmampuan dan ketidakmauan pimpinan untuk mengambil keputusan yang berani dan visioner. Dan, kita kini menyaksikan bahwa di tangan pimpinan yang lemah inilah anak-anak, orangtua, dan guru-guru kita dikorbankan di altar persaingan globalisasi.

Ujian nasional hanyalah sekrup kecil yang membangun altar itu, dan kini para korbannya telah diumumkan satu per satu. Harap dicatat, yang menjadi korban bukan saja yang tidak lulus, tetapi juga yang lulus. Mengapa? Itu tak lain karena keberhasilan mereka pada dasarnya hanyalah keberhasilan yang semu.
....

UAN tuh banyak kontroversinya. Udah gitu susah lagi.
Mending ga usah aja

Ahahaha..
Abis katanya (denger-denger), nanti UAN bakalan mengujikan 6 mata pelajaran. Maknyuss ga tuh?

wawawawa...
kalo saia dulu adalah angkatan pertama bwt kelinci percobaan bwt nilai terendah.
saat itu 3.0 berbanding lurus dengan banyak murid yang malas...

sekarang berapa terendah ya?

5.5 ato 6.0..

ntar lama2 bisa 8.00 terendah lhoo..
sip dan semakin banyak anak indonesia mateng karbitan kakakakak..
karena kerjanya belajar secara intensif dan terus menerus tanpa mempedulikan hubungan sosial mereka. Selain intelektual, moral juga dominan untuk mencetak generasi yg beradab.

weks.. semoga tidak terjadi

UAN tuh banyak kontroversinya. Udah gitu susah lagi.
Mending ga usah aja

Ahahaha..
Abis katanya (denger-denger), nanti UAN bakalan mengujikan 6 mata pelajaran. Maknyuss ga tuh?

Udah dari 2008 kalee

saia mah g stuju ma UN,,bnyk kn nak pinter ga lu2s krna permainan,,
lgian kashn aj gtu 3 tahun bljr cuma di tentuin 3 hari,6 jam 3 peljran lgi!!!
apa smw itu bs ngukur tngkat kcerdasan anak??

scra psikologs jg,,nak2 tuh jdi sngat terbebani,,coba dech tanya nak2 yg dah ikut UN..waktu bermain,bersilahturahmi tersita untuk beljr 3 peljran,,dan klu d lnjtin qt bs stres kn liatin angka,pribahsa dan grammar mulu??
sehrusnya pemerintah nyari solusi yg lebih bagus tuk ngukur tngkat kcerdasan pra penerus bangsa,,pi maslhnya apa solusi itu??solusi yg bgs selain UN!!

ada ide??

Trus maunya ujiannya 2 minggu, tiga minggu, satu tahun?

postinganku aja kan tahun 2007

Oh iya... saya ngga baca sampai situ