dalam perspektif sosialistik murni..
bukan indofod yang harus membagikan profitnya ke negara dan kemudian negara mendistribusikannya ke rakyat..
tapi semua alat produksi milik grup salim diserahkan pada negara..
untuk kemudian dikelola dan dikembangkan oleh negara..
baru hasilnya (idealnya) oleh negara didistribusikan ke rakyatnya..

broder soviet, saya mau nanya ini adalah pernyataan soal konsep asli sosialisme, atau ini layak di terapkan di Indonesia?, mohon alasannya...

dalam postingan saya di threat yg lain, sudah saya katakan..
tdk seratus persen sosialis-komunis benar dan juga tdk 100% sosialis salah.
tentunya anda sdh baca to bung......

"menurut anda konsep sosialis dan perubahan seperti apa yang pantas dilakukan oleh indonesia, instead of sistem kapitalis yang tidak memungkinkan menurut pandangan sodara?"

baik, salah satunya adl:
nasionalisasi perusahaan tambang.
negeri kita ini kaya lo....!!! misalkan saja smua atau paling tdk mayoritas perusahaan tambang dikelola negara, negara ini sukses besar bung... rakyatnya sejahtera...!!
dlm UUD'45 kan sdh jelas tertera yaitu pasal 23, 27, 33, dan 34. apa benar2 sdh diterapkan itu...??

trimakasih bung dhantez... dan saya baru melihat hal ini, apa seperti yg anda katakan.

utk menandakan kebangkitan kembali paham liberalisme pd tahun 1940-60an..

bknkah ini berarti gaya liberalis baru..?? (tolong cerna kalimatnya)

Paham neoliberalisme justru mempersilakan pemerintah utk campur tangan pd keadaan pasar.. (agar tdk terjadi kondisi ekstrim, spt misalnya "penjajahan" buruh).

maaf..,kalo boleh tau refrensinya dr mana ya...??

Jadi dgn cara pikir yg sama.. Indofood jg korban kapitalisme dong.

emang iya..
makanya dalam ide komunis dikenal istilah internasionale..
karena gurita kapitalisme sifatnya global..

Kalo sama2 bicara "idealnya"..Sistem kapital pun akan memberikan kesejahteraan yg baik utk orang yg mau berusaha..

berangkat dari ide itu sendiri..
ide tentang demokrasi, sosialisme, marhaenisme, komunisme, fasisme..
semua ide ya memang punya nilai2 idealisme yang hendak dicapai..
tapi dalam kapitalisme..
coba bandingkan usaha anak buruh dengan usaha anak pejabat ketika ingin menimba ilmu di fakultas kedokteran misalnya..

berangkat dari ide itu sendiri..
ide tentang demokrasi, sosialisme, marhaenisme, komunisme, fasisme..
semua ide ya memang punya nilai2 idealisme yang hendak dicapai..
tapi dalam kapitalisme..
coba bandingkan usaha anak buruh dengan usaha anak pejabat ketika ingin menimba ilmu di fakultas kedokteran misalnya.

saya secara konsep setuju, tapi contoh kurang berkenan sedikit, karena persoalan itu menjadi panjang apabila kita mau mengkaji dari bidang yang berbeda, misalnya dari kajian kebijakan (publik tentunya), kebijakan yang baik adalah medemodifikasi sebuah aturan yang memungkinkan persamaan dalam pendidikan, tapi sekali lagi di dalam kebijakan ada politik, birokrasi, organisasasi dan manajemen (Rainer, 1997), ketika salah satu saja, misalnya birokrasi, ter-diskresi secara ego sektorial, misalnya oleh pejabat itu sendiri, institusi sebagai media kajian kebijakan akan mengikuti, namun itu tergantung tingkat "keseriusan" organisasi, tidak semua kampus menerima seperti itu, tapi saya pernah dengar memang di salah satu universitas swasta di bandung (era 2000-an awal), ada orang tua murid yang memberi sebuah "sumbangan" mobil baru...

jadi perlu adanya cross functional dicipline yang harus membedah nya, dari segi hukum beda lagi, tapi jangan pernah membedah dari segi kedokteran hewan, itu emang SALAH...


Rainer, Hal G. 1997. Understanding and Managing Public Organizations. Jossey-Bass Publishers. San Francisco.

saya secara konsep setuju, tapi contoh kurang berkenan sedikit, karena persoalan itu menjadi panjang apabila kita mau mengkaji dari bidang yang berbeda, misalnya dari kajian kebijakan (publik tentunya), kebijakan yang baik adalah medemodifikasi sebuah aturan yang memungkinkan persamaan dalam pendidikan, tapi sekali lagi di dalam kebijakan ada politik, birokrasi, organisasasi dan manajemen (Rainer, 1997), ketika salah satu saja, misalnya birokrasi, ter-diskresi secara ego sektorial, misalnya oleh pejabat itu sendiri, institusi sebagai media kajian kebijakan akan mengikuti, namun itu tergantung tingkat "keseriusan" organisasi, tidak semua kampus menerima seperti itu, tapi saya pernah dengar memang di salah satu universitas swasta di bandung (era 2000-an awal), ada orang tua murid yang memberi sebuah "sumbangan" mobil baru...

kalo sampe jenjang perguruan tinggi saya rasa sangat berat. kita ambil dr yg kecil dulu saja (SD-SMA). bgmn kebijakan pemerintah dlm hal ini...??
coba bandingkan dg yg di Kuba.

kalo sampe jenjang perguruan tinggi saya rasa sangat berat. kita ambil dr yg kecil dulu saja (SD-SMA). bgmn kebijakan pemerintah dlm hal ini...??
coba bandingkan dg yg di Kuba.

kalo kuba, negeri nya fidel casto nanti anda jelaskan...
indonesia aja ya dulu, kuba nya sama bung GD aja...
begini, menurut Denhardt (1991), organisasi publik dan organisasi swasta mempunyai kesamaan dalam hal bagaimana mengalokasikan SDM dan prinsip2 manajerial, yang jadi pertanyaan apakah pendidikan itu adalah publik atau privat (swasta), menurut Darwin (2009), sebenarnya organisasi yang namanya sekolah (SD-SMP) adalah organisasi publik. Namun perkembangan keilmuan dan environment menyebabkan bergesernya kontesk publik dan privat, nah maka dari itu peranan sekolah swasta dan negeri lama-lama jadi sama,

apa iya sama? sama pada konteks teori, beda dalam konteks pelaksanaan.
karena sekolah privat (ambil contoh santa aloysius, bandung) yang sudah memulai sistem kompetensi yang sangat maju, dari segi emosional yang terkecil sekali pun, maka dari itu ketika, murid tertimpa masalah, justru guru secara individual,...sekolah secara institusi telah berubah peran menjadi media intervensi yang sangat baik, misalnya contoh ekstrem, di sekolah swasta di sebuah kota X mendapat masalah, tidak punya akta kelahiran, siswa SMP, karena persoalan birokrasi yang bebelit2 12- tahun sebelumnya, jadi belum memiliki akta,

bagaimana dengan sekolah negeri, bila ada persoalan-persoalan di atas, kembali birokratis, taat nilai dan salah kaprah...
alienasi dan patologi sosial terjadi, namun tentunya tidak seperti itu 100 % di tempat yang berbeda...

soal kebijakan pemerintah, pemerintah RI telah menetapkan soal pendidikan menjadi bagian dari urusan pemda tk II, itu arti nya otonomi daerah, Kab. Jembrana (Bali) sudah melakukannya pendidikan full gratis, Kodya Lampung sudah, yang lain? jawabannya adalah rente birokrasi yang berbelit2 (Reressy, 2005). Birokrasi disini sebenarnya adalah bagian yang terdiskresi dari kebijkaan, Nugroho (2009) menjelaskan sebenarnya implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tapi birokrasi di indonesia selalu tergerus oleh kepentingan dan patologi-patologinya.


Darwin, Muhadjir. 2009. Powerpoint Perkuliahan Teori Organisasi. MAP-UGM. Yogyakarta

Denhardt, R.B. 1991. Public Administration: An Action Orientation. Brook/Cole Publishing Company. California.

Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Reressy, Nikolaus. 2005. Rente Birokrasi dan Pemerintahan. Administrasi Negara Independent Zine. Bandung.

Weleh, aku udah jauh ketinggalan ......

OK, simpan buku teori kita, mari turun ke jalan, rumuskan cara buat Indonesia Bangkit.