DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Welcome to Forum Sains Indonesia. Please log in or sign up.

Gunakan MimeTex/LaTex untuk menulis simbol dan persamaan matematika.

User

Welcome to Forum Sains Indonesia. Please login or sign up.

September 12, 2024, 12:41:03 AM

Check This Out

MasterDavy - Math Discussion

Topik Baru

Tutorial Memberikan Support Sesama Konten Kreator Facebook... oleh olhdtsmg2
[September 14, 2023, 07:33:31 PM]
Account Turnitin Student No Repository (Actived) Activation... oleh olhdtsmg2
[Agustus 31, 2023, 10:05:47 PM]
Hallo Salam Kenal oleh kimmylie
[Agustus 18, 2023, 06:11:29 AM]
Training Online Panel Data Regression Free With Stata,... oleh olhdtsmg2
[Agustus 17, 2023, 11:42:56 AM]
Workshop Panel Data Regression Free With Stata, Eviews,... oleh olhdtsmg2
[Agustus 12, 2023, 09:48:10 AM]

Artikel Sains

Stats

Anggota

Total Anggota: 27,811
Latest: asiaphone12

Stats

Total Tulisan: 139,653
Total Topik: 10,405
Online today: 51
Online ever: 1,582
(Desember 22, 2022, 06:39:12 AM)

Aku Cinta ForSa

DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

November 17, 2007, 10:49:00 PM

Written by N E R R O

Rating:

(Rates: 3)

Mendengar kata demokrasi seakan mengingatkan kita pada suatu bentuk pemerintahan yang aspiratif. Tidak salah memang jika diartikan demikian karena kata demokrasi itu sendiri berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari segi etimologi, istilah demokrasi berasal Yunani kuno yaitu demos yang berarti rakyat dan kratia yang artinya memerintah. Menurut para filsuf, demokrasi merupakan perpaduan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahannya. Seiring dengan berlalunya waktu, demokrasi pun mewujudkan diri dalam banyak bentuk, seperti demokrasi barat (liberal), demokrasi timur (proletar) dan sebagainya. Demokrasi, dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5 SM tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas pelbagai permasalahan kenegaraan. Sedangkan demokrasi dalam pengertiannya yang modern muncul pertama kali di Amerika. Konsep demokrasi modern sebagian besar dipengaruhi oleh para pemikir besar seperti Marx, Hegel, Montesquieu dan Alexis de Tocqueville. Mengingat semakin berkembangnya negara-negara pada umumnya, secara otomatis menyebabkan makin luasnya negara dan banyaknya jumlah warganya serta meningkatnya kompleksitas urusan kenegaraan, mengakibatkan terjadinya perwalian aspirasi dari rakyat, yang disebut juga sebagai demokrasi secara tidak langsung.<o:p></o:p>  <o:p></o:p> Demokrasi Klasik<o:p></o:p>  <o:p></o:p> Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan a tree partite classification of state yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara kalsik-tradisional. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino. <o:p></o:p>  <o:p></o:p> Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasan berada di tangan rakyat sehingaa kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang disebut Anarki. Aristoteles sendiri mendefiniskan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Menurut Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran Plato. Sedangkan Thomas Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri.<o:p></o:p>  <o:p></o:p> Demokrasi Modern<o:p></o:p>  <o:p></o:p> Ada tiga tipe demokrasi modern, yaitu : <o:p></o:p>  <o:p></o:p> · Demokrasi representatif dengan sistem presidensial <o:p></o:p> Dalam sistem ini terdapat pemisahan tegas antara badan dan fungsi legislatif dan eksekutif. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, wakil presiden dan menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan badan perwakilan rakyat (legislatif), para menteri tidak memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan badan legislatif. Pertanggungjawaban para menteri diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden dan para menteri tidak dapat diberhentikan oleh badan legislatif. <o:p></o:p>  <o:p></o:p> · Demokrasi representatif dengan sistem parlementer<o:p></o:p> Sistem ini menggambarkan hubungan yang erat antara badan eksektif dan legislatif. Badan eksekutif terdiri dari kepala negara dan kabinet (dewan menteri), sedangkan badan legisletafnya dinamakan parlemen. Yang bertanggung jawab atas kekuasaan pelaksanaan pemerintahan adalah kabinet sehingga kebijaksanaan pemerintahan ditentukan juga olehnya. Kepala negara hanyalah simbol kekuasaan tetapi mempunyai hak untuk membubarkan parlemen.<o:p></o:p>  <o:p></o:p> · Demokrasi representatif dengan sistem referendum (badan pekerja)<o:p></o:p> Dalam sistem ini tidak terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari sistemnya sendiri di mana BADAN eksekutifnya merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutifnya dinamakan bundesrat yang merupakan bagian dari bundesversammlung (legislatif) yang terdiri dari nationalrat-badan perwakilan nasional- dan standerat yang merupakan perwakilan dari negara-negara bagian yag disebut kanton.<o:p></o:p>  <o:p></o:p> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh American Institute of Public Opinion terhadap 10 negara dengan pemerintahan terbaik, diantaranya yaitu Switzerland, Inggris, Swedia dan Jepang di posisi terakhir, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri demokrasi (modern) yaitu adanya hak pilih universal, pemerintahan perwakilan, partai-partai politik bersaing, kelompok-kelompok yang berkepentingan mempunyai otonomi dan sistem-sistem komunikasi umum, frekuensi melek huruf tinggi, pembangunan ekonomi maju, besarnya golongan menengah.<o:p></o:p>  <o:p></o:p>  <o:p></o:p>  <o:p></o:p>  <o:p></o:p> Sumber :<o:p></o:p> <ul type="disc" style="margin-top: 0cm;"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi">http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi</a><o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Diskusi Buku ”Alexis de Tocqueville : Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat.<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Sabon, M. B. 1994. Ilmu Negara.<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Rodee, C. C., et al. 2002. Pengantar Ilmu Politik.<o:p></o:p></li> </ul>

About the author

N E R R O registered at Forum Sains Indonesia on Oktober 11, 2007, 06:31:20 PM and has posted 11 posts in the boards since then. Last visit was Juni 19, 2014, 04:58:30 PM.

Comments: 16

1) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by peregrin pada Desember 05, 2007, 09:51:41 PM

Kalo menurut Mr. Acton: "All power tend to corrupt. Absolute power corrupts absolutely". Makanya sistem yang menawarkan adanya kontrol terhadap para pemegang kekuasaan, seperti demokrasi, sejauh ini yang paling bisa bertahan. Sekalipun dalam praktek masih saja banyak kekurangan di sana-sini. Secara konsep, sebenarnya sosialisme kelihatan lebih adil. Tapi sayang dalam prakteknya, korup juga.

2) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by peregrin pada Desember 05, 2007, 09:57:08 PM

Golongan menengah ini banyak disebut-sebut berperan penting dlm perubahan suatu negara. Nerro, boleh request tulisan yg lebih mendalam tentang ini ya? Gimana sejarah dan peran mrk di negara2 yg disebut negara maju? Dan kenapa mrk bisa membawa perubahan ke arah yg baik di negara lain, sementara di Indonesia tidak?

3) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by peregrin pada Desember 05, 2007, 10:07:54 PM

Di Swiss memang segala hal yg menyangkut kepentingan bersama diputuskan dengan voting. Dalam setahun setiap orang bisa voting berkali2 utk berbagai macam hal, mulai dari masalah penanganan sampah dengan tetangga2 kita, berapa bayak hari libur yg diinginkan, sampai masalah2 nasional.

4) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by peregrin pada Desember 05, 2007, 10:14:08 PM

Tapi jadi kelihatan juga, bahwa semata2 voting tanpa pengetahuan bisa jadi menghasilkan keputusan yang tidak baik. Contoh: di Zurich tahun depan akan diadakan voting untuk memutuskan apakah sekolah untuk anak2 asli Swiss dan anak2 imigran bakal dipisahkan. Nah, kalau ada banyak sentimen dan ketakutan terhadap imigran (yang biasanya disertai prejudice2 dan kesalahpahaman), kemungkinan besar proses pengintegrasian malah tidak di-support oleh masyarakat. Padahal dalam jangka panjang hal ini malah akan menimbulkan masalah lebih besar.

5) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by pada Januari 24, 2008, 03:17:14 PM

harus diingat, baik demokrasi klasik maupun modern meniadakan Tuhan dalam ruang publik. segalasesuatu diputuskan oleh manusia. padahal "All power tend to corrupt", jadi sulit (kalo tidak mau dikatakan tidak mungkin) memberikan kekuasaan yang tidak absolut, tetapi bisa mengatur orang banyak (kan menganut kebebasan to) . Sementara opini publik bisa digiring untuk menghasilkan suatu keputusan tertentu, yang bisa jadi tidak baik hasilnya, sehingga kekuasaan "absolut" menjadi milik si penggiring suara, melalui mekanisme demokrasi.

6) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by peregrin pada Januari 27, 2008, 09:03:47 PM

Demokrasi memang bukan sistem yg sempurna. Tapi paling tidak, untuk saat ini, ini satu-satunya sistem yang menawarkan kesempatan pada setiap orang utk ikut beropini dan mengambil keputusan. Bahwa opini publik bisa digiring, itu memang benar. Tapi toh ada kesempatan buat siapa saja utk memberikan counter opinion; krn setiap orang dibebaskan, paling tidak di dalam pikirannya. Dalam proses itu, ada kesempatan utk satu sama lain saling mendidik dan memajukan. Bukankah kita percaya bahwa manusia itu makhluk yg berakal budi

Meniadakan Tuhan dalam ruang publik tidak berarti meniadakannya juga dalam ranah pribadi. Permasalahan kan baru timbul ketika, di ruang publik, interpretasi terhadap Tuhan dan aturan2nya berbeda satu sama lain.

7) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by manusiarender pada Februari 16, 2008, 11:59:45 AM

apa benar demokrasi adalah bentuk anarki moderen?

8) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by peregrin pada Februari 17, 2008, 07:00:31 AM

@manusiarender: maksudnya di mana?

9) DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by pada Maret 20, 2008, 02:37:06 PM

Demokrasi punya banyak syarat. Salah satunya adalah kesadaran politik yang merata. Di Indonesia sepertinya syarat itu jauh panggang dari api. Akibatnya demokrasi di Indonesia dimaknai secara prosedural. Sejauh prosedurnya demokratis, seesai sudah. Jadi tugas yang lebih berat sebenarnya adalah memeratakan kesadaran politik.

10) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by bupunsu pada Juli 08, 2008, 10:36:55 AM

Demokrasi, menurut Jiddhu Krishnamurti (1972), yaitu cara untuk memilih seseorang agar dapat naik ke atas panggung, untuk berbuat semaunya sendiri, termasuk menginjak kepala-nya yang memilih. Ternyata sudah terbukti kesadaran masyarakat jawa tengah, bahwa demokrasi tidak menjamin kesejahteraan hidup di dunia. Pemilihan Gubernur Ja-Teng, yang Gol-put sekitar 45%, sementara pemenangnya meraup suara 42% dari pemilih (alias 42% x 55% dari total yang berhak memilih). Bangsa Indonesia menjadi munafik, teori kuno dari Yunani kok diterapkan di Indonesia yang baru repot menghadapi globalisasi dan krisis keuangan serta BBM, jadi ujung-ujungnya ya cuma proyek dan rebutan duit negara (menjarah kekayaan republik).

11) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by Anak Muna pada Juli 09, 2008, 11:44:38 AM

Demokrasi di Indonesia justru seperti judulnya Klasik vs Modern, buntut dari kesemuanya adalah sulitnya bangsa kita keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Demokrasi selalu mengutamakan seorang tokoh, dan sulitnya di negara kita semua tokoh seolah-olah selaku tokoh yang demokrasi, dimana kepentingan golongan sangat ditonjolkan, sehingga yang kita lihat semua berbicara atas nama rakyat, tapi apa yang terjadi ? Bangsa kita masih trus berjalan ditempat yang sama, angka statistik rakyat miskin jg blum berkurang, tingkat kemakmuran jg tidak naik...jadi mari belajar demokrasi yang hakiki !!!!!

12) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by nants pada Juli 18, 2008, 03:15:41 PM

salam,
ikut komentar yah. Demokrasi pasca Perang Dingin biasanya wacananya bukan masalah klasik atau modern. Sempat ada diskusi dari istilah Farid Zakaria dalam buku Illiberal Democracy. Salah satu yang dibahas di situ adalah bagaimana dalam sebuah prosedur yang demokratis memunculkan figur yang tidak demokratis. Atau menjadi pijakan bagi kelompok non-demokratis. Kasus eks-Yugoslavia menjadi contoh oleh Zakaria.

Konteks kategori yang dibangun Zakaria memang tidak sepenuhnya dapat diterima, Illiberal vs Liberal. Saya sendiri cenderung menolak mengatakan demokrasi adalah semata individualisme. Dalam sebuh buku tentang comparative politics yang mencoba membangun indeks demokrasi, buku itu menempatkan negara-negara Skandinavia semacam Swedia, Denmark dan Norwedia sebagai negara yang lebih demokratis dibandingkan Amerika yang konon lebih kampiun dalam hal demokrasi. Di sini yang menjadi alasan adalah derajat komunalisme dan individualisme.

Derajat komunalisme adalah kemampuan masing-masing individu untuk dapat sepakat dalam sebuah isu bersama (kepentingan publik) sedangkan dalam hal individualisme yang jadi ukuran adalah bagaimana komunitas memberi ruang kepada individu untuk dapat berbeda, semacam jaminan privacy.

Untuk kasus negara-negar Skandinavia, penulis buku itu melihat sisi komunalisme yang tetap terjaga meski individualitas terbuka. Kasus Amerika pada saat buku itu ditulis (pertengahan 1990-an) adalah mencuatnya individualisme yang mengabaikan bangunan komunitas (bangsa-negara). Jika pada awal abad 21, Huntington menulis buku "Who are We?" salah satu isunya adalah semangat komunalisme (berbangsa) di Amerika yang menurut dia pada titik krisis.

Kasus Indonesia juga bisa dilihat dari kacamata itu, tarik ulur komunitas vs individu. Pada era Orde Baru kekuatan negara begitu kuat sehingga ruang indvidual begitu kecil. Walaupun itu bukan sebuah bentuk komunalisme yang baik, karena sesungguhnya kita tahu itu sebuah kebersamaan yang semu. Di sisi lain pascaReformasi, saya juga melihat adanya kelemahan membangun komunalisme dalam bentuk kekitaan dan partisipasi politik yang sehat. Partisipasi politik yang ada adalah kegirangan politik yang tidak sehat. Contohnya adalah perkembangan partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi dan saringan bagi lahirnya pemimpin. Yang ada memang oligarki partai.

Kedepannya bagaimana kedua kutub komunal dan individual ini bisa ditemukan dalam sebuah kondisi yang optimal.

makasih

salam

Nant'S

13) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by bupunsu pada Juli 24, 2008, 11:18:01 AM

Kalau sudah makmur sejahtera baru jalankan demokrasi, lha di Indonesia ini malah yang makmur cuma wakil rakyat (dewan pemasgulan rakyat), dan para konglomerat dan pejabat tinggi-nya. beraita mutakhir, buktinya, 400.000 apartemen di australia milik orang indonesia, 100.000 an apartemen di singapura juga milik WNI. Yang penting sekrang menejemen yang tegas dan keras dan berpihak ke masyarakat kecil.

14) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by nants pada Juli 28, 2008, 03:57:28 PM

"kalau sudah makmur sejahtera baru jalankan demokrasi" atau "demokrasi biar bisa makmur" hehehe ayo...mulai menggagas politik yang konseptual...

saya pribadi sebagai pengkaji ilmu politik masih optimis untuk sebuah ilmu politik yang teknokratis bagi Indonesia. Artinya pengkaju ilmu politik harus dibedakan dari para pengamat politik yang kajiannya cenderung empiris dan normatif. Manusia itu pada dasarnya senang berkuasa (homo politicus) namun bagaimana kekuasaan itu bisa bermaslahat ada sebuah idealisme yang digagas oleh pengkaji politik. Di sini saya melihat pelaku politik tidak dalam kerangka baik dan buruk tetapi dalam bentuk kolektif manusia yang perlu dibangun atas dasar aturan yang jelas.

Demokrasi yang dibangun di Indonesia memang masih dalam tahap awal. Keterbukaan politik dengan perluasan partisipasi politik masyarakat hanya menghasilkan partai yang belum jelas. Masih jauh partai dengan ideologi dan program yang jelas. Kalau mau bicara partai yang jelas ideologi dan program kita akan melihat ke PKS, sementara Golkar yang mewarisi watak birokratis dan teknokratis dari Order Baru, masih belum jelas sumbangan untuk reformasi kecuali partai ini adalah yang cukup rapih keorganisasiannya. PDIP kok saya malah melihat kecenderungan untuk semakin menjadi oligarkis. Demikian juga PKB. Jadinya, kalau mau kembali ke sebuah pertanyaan filosofis yang saya dapat dari dialog dengan supir taksi adalah, "bagaimana investasi pemilu dan sebagainya itu menghasilkan pemimpin yang "nggenah" dalam mengurusi negara?" Pemilu dan lain-lainnya itu, mulai dari kepartaian dan perwakilan rakyat adalah sebuah investasi bangsa ini demi terselenggaranya pemerintahan yang bisa mendengar rakyatnya. Memang sampai saat ini arahnya masih jauh dari menggembirakan. Tapi saya rasa itu bukan berarti kita harus balik arah kebentuk otoritarianisme yang belum tentu juga menghasilkan kemakmuran buat semua.

sejauh ini saya masih berpikir dan berbuat dalam lingkup kecil dulu.

15) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by Half Blood pada Januari 24, 2010, 04:32:42 PM

bentuk demokrasi yg ada sekarang ini sudah tidak dapat diartikan sebagai demokrasi, Demokrasi yg ada sekarang dalam etimologi atau pun istilah sudah melenceng jauh dari Demokrasi itu sendiri. yg ada sekarang tidak lebih dari suatu sistem otoriter model baru.

16) Re: DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

Comment by Novanfa pada Maret 18, 2018, 06:40:15 AM

nilai nilai Demokrasi Klasik seperti apa yang masih ada di era demokrasi tablet/sekarang, dan jika pun ada apakah masih relevan dengan keadaan bangsa Indonesia ?

You don't have permission to comment, or comments have been turned off for this article.

User

Cari

Check This Out

Topik Baru

Artikel Sains

Stats

Anggota

Stats

Pengguna Online

Aku Cinta ForSa

DEMOKRASI KLASIK vs MODERN

About the author

Comments: 16

Articles dalam « SosPol »