<div style="text-align: justify;">Berniat menyusul &ldquo;sukses&rdquo; konferensi PBB tentang perubahan iklim (UNCCC) di Bali akhir 2007 lalu, Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi serupa, yaitu konferensi PBB tentang anti korupsi ke-2 atau <span style="font-style: italic;">Conference of States Parties to the United Nations Convention Against Corruption 2</span> (COSP-2 UNCAC), yang diselenggarakan di Bali pada 28 Januari hingga 1 Februari 2008. Kalau pada UNCCC salah satu yang mengemuka adalah tuntutan negara-negara berkembang untuk mendapatkan transfer teknologi ramah lingkungan untuk mencegah atau mengurangi gas rumah kaca, maka pada UNCAC ini yang mengemuka adalah teknologi untuk mencegah dan mengurangi korupsi.<br /> <br /> Apakah ada <span style="font-weight: bold;">teknologi anti korupsi</span> seperti ini?&nbsp; Korupsi adalah suatu bentuk kejahatan luar biasa, yang terkait dengan masalah ahlaq?&nbsp; Mungkinkah ada teknologi yang dapat menggiring agar ahlaq seseorang lebih lurus?&nbsp; Pertanyaan ini memang sangat filosofis, dan perlu dijawab sebelum kita memutuskan apakah teknologi dapat efektif untuk memerangi korupsi atau tidak?<br /> <br /> Dari pengamatan kita dapat melihat bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak faktor: motivasi pribadi, kultur/kesempatan yang diberikan lingkungan, dan paksaan sistem.&nbsp; Paksaan sistem dapat berupa peraturan dan dapat pula berupa teknologi.<br /> <br /> Contoh: Untuk untuk mencegah agar jalan tidak macet oleh para penyeberang sembarangan, kita bangun jembatan penyeberangan.&nbsp; Untuk menggiring orang agar menyeberang pada jembatan penyeberangan itu, kita dapat kembalikan pada kesadaran individu yang dicoba dibentuk dengan edukasi.&nbsp; Namun realita menunjukkan, kesadaran ini hanya akan muncul pada sedikit orang.&nbsp; Sebagian orang malas untuk naik turun jembatan penyeberangan.&nbsp; Lalu ada pengaruh kultur.&nbsp; Kalau orang kita ada di Luar Negeri yang kultur kepatuhan lalu lintasnya tinggi, mereka juga malu untuk menyeberang jalan bukan di tempatnya.&nbsp; Sebaliknya, orang asing dari negara maju jika datang ke negeri kita, juga lalu tidak malu ikutan melanggar, karena kultur kepatuhan kita rendah.&nbsp; Untuk itu diperlukan pemaksaan oleh sistem.&nbsp; Pada situasi tertentu, sistem ini cukup berupa aturan.&nbsp; Misalnya, mereka yang menyeberang tidak di jembatan akan didenda Rp. 1 juta.&nbsp; Namun efektifkah aturan ini?&nbsp; Yang akan terjadi, kalau ada petugas yang menangkap basah pelanggar, lebih cenderung akan ada <span style="font-style: italic;">cincai</span>.&nbsp; Lebih ringan membayar Rp. 50.000 saja ke petugas, tanpa kwitansi, dan uang masuk kocek pribadi petugas, yang gajinya toh juga kecil.&nbsp; Pemaksaan ini lebih efektif dengan memasang pagar tinggi di tepi atau median jalan, sehingga orang mau tak mau harus lewat jembatan.&nbsp; Pagar tinggi inilah teknologi pemaksa perilaku.&nbsp; Dan inilah yang kita cari untuk mencegah dan mengurangi korupsi.<br /> <br /> <h3>Transparansi<br /> </h3> Adalah fitrah manusia untuk tidak ingin diketahui umum jika perbuatannya dirasa melanggar hukum atau norma/etika/kepatutan yang berlaku.&nbsp; Karena itu wajar jika alat utama pencegah korupsi adalah keterbukaan atau transparansi.&nbsp; Karena itu, teknologi utama pencegah korupsi ada pada teknologi yang mendukung transparansi.<br /> <br /> Transparansi ini mulai dari perencanaan, penganggaran, rekrutmen personel, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, perjalanan, pengawasan hingga penggunaan hasil pekerjaan.&nbsp; Karena tujuannya adalah transparansi, yaitu keterbukaan informasi, maka teknologi informasi dengan beberapa pengembangannya akan sangat menonjol di sini.&nbsp; Berikut ini adalah beberapa contoh inovasi yang sedang dikembangkan:<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Cooperative-planning</span>.&nbsp; Ini adalah suatu teknologi, di mana masyarakat via internet dapat memonitor perencanaan tata ruang pemerintah daerahnya sejak awal.&nbsp; Masyarakat jadi tahu di mana saja yang akan dikembangkan, apa dampaknya bagi lingkungan &amp; sosial-ekonomi sekitarnya, termasuk juga perkembangan harga tanah di daerah itu.&nbsp; Gerak mafia tanah dan oknum pemda pembisiknya akan terbatasi.&nbsp; Masyarakat juga dapat memberikan masukan secara langsung atas perencanaan yang sedang dibuat.<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Cooperative-Budgetting</span>.&nbsp; Ini teknologi penganggaran rinci dari dengan pelibatan masyarakat bisnis dan calon pengguna secara langsung, sehingga menghindari duplikasi, mark-up maupun penganggaran untuk kegiatan siluman atau kegiatan yang tak ada penggunanya.<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">e-Recruitment</span>.&nbsp; Ini adalah teknologi untuk merekrut calon personel, di mana para calon cukup mengisi CV melalui website, dan sekaligus mengerjakan suatu test on-line yang akan menentukan apakah yang bersangkutan pantas dipanggil wawancara atau tidak.&nbsp; Pada saat tatap muka, para calon harus dapat membuktikan bahwa semua data dan dokumen yang mereka tulis dalam CV adalah sahih.&nbsp; Teknik ini selain mengurangi KKN dalam rekrutmen juga efisien bagi lembaga untuk mendapatkan orang yang tepat dan bagi sang calon untuk mendapatkan tempat kerja yang tepat.&nbsp; Contoh yang sudah berjalan adalah pada jobs.com.<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">e-Procurement</span>.&nbsp; Ini adalah teknologi untuk melakukan tender barang dan jasa secara on-line.&nbsp; Syarat dan ketentuan tender dapat dilihat siapapun.&nbsp; Beberapa kriteria kunci (seperti spesifikasi, <span style="font-style: italic;">delivery time</span>, harga, dsb) sudah disiapkan form-nya secara on-line, dan sistem dapat dengan otomatis membatasi calon yang dipanggil tatap muka untuk dilihat otentitas segala dokumen yang dimilikinya atau untuk wawancara.&nbsp;&nbsp; Selain transparan, cara ini juga sangat hemat waktu dan kertas.&nbsp; Saat ini, tender konvensional sangat boros kertas, karena setiap proposal akan dilampiri berton-ton dokumen perusahaan, yang umumnya juga tidak dibaca oleh panitia tender.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan pekerjaan, sistem akuntansi yang terkoneksi dengan sistem penjadwalan pekerjaan, dapat sangat efektif digunakan untuk pengawasan.&nbsp; Setiap <span style="font-style: italic;">milestone</span> harus dilampiri foto dari objek yang telah selesai.&nbsp; Auditor dan masyarakat dapat memeriksa apakah objek tadi secara real ada di alam nyata?<br /> <br /> Untuk perjalanan, seseorang dapat dilengkapi dengan &ldquo;gelang-GPS&rdquo;, yang akan merekam koordinat dari rute perjalanannya, atau merekam tempat tujuannya setiba di sana.&nbsp; Sekarang sudah ada gelang GPS yang merekam koordinat ini setiap 10 menit sekali, sehingga baterei tahan berhari-hari.&nbsp; Gelang-GPS ini dapat diatur agar hanya dapat dimatikan dengan sidik jari dari pemberi tugas.&nbsp; Pada level yang lebih sederhana, saat ini ada beberapa taksi yang dilengkapi GPS, sehingga sopir tak bisa seenaknya, sebab posisinya selalu dapat diketahui sentral taksi (call-center).&nbsp; Namun di saat yang sama sopir juga diuntungkan karena dengan sistem itu order langsung diberikan ke taksi terdekat yang kosong. <br /> <br /> <h3>Pengawasan<br /> </h3> Pada umumnya, pengawasan dilakukan dengan melihat neraca obyek yang diawasi.&nbsp; Neraca ini dapat dikembangkan agar tak cuma bersifat tabular, tetapi juga bersifat spasial (keruangan).<br /> <br /> Seandainya ada aturan bahwa dalam tiap LPJ kepala daerah atau bahkan presiden wajib dilampiri peta / citra satelit yang menunjukkan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah masa jabatan, tentu juga para kepala daerah tidak bisa seenaknya menguras kekayaan daerahnya.&nbsp; Rakyat yang cerdas spasial juga terbantu dalam ikut mengontrol jalannya pemerintahan.<br /> <br /> Setiap pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau Konsensi Hutan Tanaman Industri (HTI) diwajibkan menyetor foto / citra Landsat setiap tahun.&nbsp; Pemerintah ingin menilai berapa besar hutan yang benar-benar ditebang dan sejauh mana penanaman kembali.&nbsp; Praktek yang terjadi saat ini, foto atau citra itu sering dimanipulasi.&nbsp; Sepintas memang tampak mudah mengambil suatu bagian citra atas lahan yang masih berpohon untuk dicopy di bagian lain yang sudah gundul.&nbsp; Penebangan berlebih jadi tersembunyi.&nbsp; Hanya saja, teknik ini mustahil dilakukan sempurna untuk semua kanal Landsat yang ada 7.&nbsp; Dengan analisis spektrum di semua kanal akan ditemukan discontinuity.&nbsp; Gambar akan tampak aneh di kanal lain.&nbsp; Hanya gambar asli yang tidak menunjukkan efek itu.&nbsp; Korupsi pajak HPH dan pelanggaran konsesi yang amat membahayakan lingkungan dapat terdeteksi.<br /> <br /> Sistem perpajakan di Indonesia menganut asas self-assesment.&nbsp; Sayangnya, banyak hal membuat tingkat kejujuran wajib pajak masih rendah, termasuk para pejabat!&nbsp; Bahkan jumlah orang kaya yang punya NPWP masih di bawah 20%.&nbsp; Namun dengan citra resolusi tinggi (misal Quickbird) dapat diidentifikasi dengan cepat asset-asset yang ada di suatu tempat (rumah, kolam renang, lapangan golf) untuk diuji silang dengan status kepemilikan dan perpajakannya.&nbsp; Tentunya akan janggal bila pemilik rumah mewah belum punya NPWP.&nbsp; Janggal pula bila sebuah pabrik besar (tampak di citra), ternyata melaporkan jumlah produksi yang amat kecil &ndash; dan tentunya PPN atau PPh yang kecil.&nbsp; Dengan ini, upaya main mata pemeriksa dengan wajib pajak (ini korupsi &ldquo;sektor hulu&rdquo; terbesar) dapat lebih awal dicegah!<br /> <br /> <h3>Investigasi<br /> </h3> Bagian terakhir dari <span style="font-weight: bold;">teknologi anti korupsi</span> adalah teknik investigasi.&nbsp; Biasanya ini dimulai dari analisis laporan transaksi keuangan, baik yang ada di bank maupun hasil audit akuntansi dan juga audit atas alat komunikasi atau&nbsp;&nbsp; komputer yang sering dipakai (ini disebut <span style="font-weight: bold;">ICT-forensic</span>).&nbsp; Korupsi jarang bisa dilakukan sendirian dan sulit tidak meninggalkan bekas, walaupun itu hanya sms.&nbsp; Meski kadang dibuat rekening atas nama orang lain (misalnya pembantu, sopir atau anak asuh),&nbsp; tetapi jika orang-orang ini, yang kesehariannya amat sederhana, tiba-tiba menerima transfer uang yang sangat besar, tentu tampak kejanggalannya.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jika tidak ingin terdeteksi lewat ICT-forensic, maka dia akan minta serah terima uang dilakukan langsung, dan tentu saja tanpa tanda terima.&nbsp; Untuk yang seperti ini perlu dilakukan skenario agar tertangkap basah. <br /> <br /> Maka jika indikasinya cukup kuat, dilakukan aksi mata-mata (<span style="font-style: italic;">surveillance</span>), seperti menaruh kamera tersembunyi untuk menangkap basah sang pelaku pada saat melakukan transaksi fisik.<br /> <br /> Namun seluruh teknologi ini hanya bisa diterapkan bila perangkat hukumnya mendukung.&nbsp; Beberapa UU hingga Kepres tentang penerimaan CPNS atau pengadaan tentu wajib diubah agar lebih transparan dan dapat mengadopsi teknologi anti korupsi.&nbsp; Saat ini masih banyak aturan yang justru menyuburkan korupsi.&nbsp; Misal aturan bahwa untuk pengadaan harus ada perusahaan penjual di Indonesia.&nbsp; Akibatnya ketika membeli buku atau software dari Luar Negeri, kita tidak bisa membeli via amazon.com dengan cukup menggunakan kartu kredit, tetapi harus melalui proses penawaran yang ribet, dan ujung-ujungnya jauh lebih mahal.<br /> <br /> Jadi implementasi seluruh teknologi ini tentu memerlukan keputusan yang berani dari pemimpin masyarakat, termasuk keberanian untuk memperbaiki aturan main.&nbsp; Memang benar, seorang pemimpin harus seseorang yang shaleh, jujur, cerdas dan diterima masyarakat.&nbsp; Tetapi lebih dari itu ia juga harus orang yang berani berhadapan dengan semua tradisi dan hukum yang anti syariat, termasuk terhadap para pelanggar hukum terutama dari kalangan orang-orang kuat.&nbsp; Untuk itu, dia harus takut hanya kepada Allah saja.</div>