Munculnya berbagai kebijakan bagi pendidikan di negara ini disinyalir tidak berdasarkan hasil riset dan analisis yang mendalam. Riset pendidikan selama ini hanya bersifat reaktif dan solusi untuk jangka pendek. Sehingga menyebabkan pemerintah tidak memiliki kebijakan bagi pendidikan untuk jangka panjang. Demikian yang dikemuka dalam lokakarya "Penajaman Peran dan Fungsi Balitbang dalam rangka Reformasi Birokrasi" yang berlangsung (23-24/10/2011), di Bogor.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengakui, bahwa riset pendidikan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bisa menjadi sebuah kebijakan. Karena setiap kebijakan pemerintah seharusnya berdasarkan hasil kajian dan analisis dari balitbang. "Riset jangan hanya dilakukan internal dan parsial. Agar riset bisa menjadi kebijakan, pihak lain seperti daerah dan lembaga penelitian harus ikut dilibatkan. Ini yang belum dilakukan," kata Musliar.

Menurut Sofian Effendi, anggota tim Reformasi Birokrasi Nasional Wakil Presiden RI, kebijakan pemerintah yang cenderung reaktif dan tidak berdampak jangka panjang ke depan. Padahal Indonesia membutuhkan perubahan strategi pendidikan 20-30 tahun ke depan. "Seharusnya, tugas paling pokok balitbang membuat kajian kebijakan jangka panjang, melihat perkembangan Indonesia 25 tahun ke depan. Apa masalah yang akan dihadapi dan bagaimana SDM yang harus dicetak," kata Sofian. Hasil riset dan analisis balitbang itulah yang akan menjadi pegangan mendikbud untuk pelaksanaannya. Bukan sebaliknya seperti yang terjadi sekarang.

"Mereka harus melakukan policy research. Bukan scientific research seperti sekarang. Untuk bisa policy research, Balitbang perlu analis-analis kebijakan. Bukan peneliti," kata Sofian. Kepala Balitbang Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro berencana mengembangkan riset kebijakan yang responsif, antisipatif, dan futuristik. Ia berharap reformasi peran dan fungsi balitbang bisa mengembangkan mutu hasil litbang sehingga bisa menjadi "penunjuk jalan" bagi perubahan di pendidikan dan kebudayaan.

Namun sebelum bisa melakukan itu, peran dan fungsi Balitbang harus diperkuat dengan mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2006 tentang fungsi dan peran Balitbang, yakni mengadakan penelitian dan pengembangan.

 

Pendidikan modern harus mengajarkan siswanya berpikir logis dan melakukan pengamatan empiris dari alam sekelilingnya dan lingkungan hidupnya. Kemampuan tsb merupakan dasar dari pengembangan dan penemuan teknologi.

Dan menurut saya, sistem pendidikan di Negara kita ini kurang bagus. Sya sendiri sebagai murid dari SD SMP SMA dan sekarang MAhasiswa merasa terlalu tertekan. Sistem pembelajaran terlalu padat, materi g nyantol. Apalagi apa hubungannya dengan kehidupan sehari2. Perlu adanya kelonggaran materi agar murid lebih leluasa dan senang hati memahami ilmu yang baru dipelajari. KArena ilmu tidaak tiba2 langsung "jleg" nempel ke otak. Sebagai didikan saya merasa diperlukan hal2 semacam itu.


Sistem pendidikan disini terlalu mengedepankan materi pelajaran. Padahal, yang kita perlukan adalah ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kalo ilmu yang biasa2 aja g nyantol kenapa dikebut ke tingkat yang level atas. Toh dengan begitu krg da manfaatnya, baik bagi pelajar maupun masyarakat sekitar. KArena tidak merasakan adanya pendidikan.

Klo begitu, buat apa adanya pendidikan klo sistemnya kyak gitu???

SEmoga sistem pendidikan segera dikoreksi.
DAn Indonesia bisa maju...
AMinn

Yup. Bener sekali. Saya setuju dg Anda. 
Btw, kl boleh, saya mau sharing cara mengajar saya waktu PPL beberapa bulan yg lalu:
http://monoxdifly.iopc.us/?p=1228

Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
Bisa ga sih? kita mengajukan saran kepada pemerintah....
Lewat DPR ya?