KutipFrans Magnis Suseno Tolak Bakrie Award karena Masalah Lumpur Sidoarjo

Agt 14th, 2007 by Kang Adhi

Harian Kompas pagi ini, 14/08/2007, memuat dua hal menarik. Satu iklan berwarna penuh, berlatar merah putih dari Freedom Institute tentang pemenang Bakrie Award. Dan satu berita kecil tentang penolakan salah seorang pemenang, Frans Magnis Suseno. Mengapa ia menolak?


Frans Magnis ditetapkan sebagai pemenang karena jasanya membahas masalah bangsa dari sudut etika selama empat puluh tahun. Etika bukanlah ajaran moral, melainkan telaah kritis tentang ajaran moral. Dengan etika, warganegara sanggup mengembangkan moralitas baru maupun memperbaharui moralitas. Etika membebaskan manusia dari moralitas copy paste yang membebek dan mengkangkangi akal budi. Selain 33 buku karya, Magnis menulis ratusan artikel lepas diberbagai media.

Frans Magnis Suseno, rohaniwan, budayawan, kolumnis, dan guru besar etika itu menolak sebuah award yang berlumuran lumpur sidoarjo. Pasalnya, Bakrie anak keturunan yang namanya diabadikan dalam award, dan tentu menjadi penyandang dana Freedom Institute itu, terlibat dalam kasus kemanusiaan lumpur lapindo brantas yang belum selesai juga.

Para budayawan seperti Natan Setiabudi, Chalid Muhammad, Rieke Dyah Pitaloka, Tjuk Kasturi Sukiadi, Bondan Gunawan, Fajroel Rachman dan Benny Susetyo memberi dukungan atas sikap Magnis.

Ada lima alasan dukungan itu diberikan: (1) Bencana lumpur panas di Porong, Sidoarjo adalah kejahatan kemanusiaan (2) Masyarakat intelektual harus mendukung rakyat bukan kaom modal yang menginjak harkat dan martabat rakyat. (3) Masalah lumpur panas adalah masalah Negara yang absen atau membiarkan masyarakat tertindas. (4) Ada pelanggaran konstitusional dalam penyelesaian masalah lumpur panas. (5) kaum intelektual bersama rakyat harus melawan pelanggaran ini dengan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.

Nah omong-omong soal pelanggaran konstitusi, beberapa harian ibukota juga memuat berita menarik. Mahkamah Konstitusi yang dikomandoi Jimly Asshiddiqie sedang bersuka ria. Pasalnya gedung kantor baru mereka baru jadi. Gedung kantor megah di atas tanah 4,2 ribu m2 itu bertiang 9, lambang 9 hakim konstitusi, dibangun dengan dana 196 milyar rupiah. Ironis.

Kembali ke Bakrie Award, ketua Freedom Institute, Rizal Mallarangeng berkomentar lucu, menggunakan logika yang sama sekali tidak intelektual bahkan immoral. Katanya, “Penolakan Frans Magnis tetap harus dihargai. Penghargaan Achmad Bakrie 2007 yang disampaikan Freedom Insitute tidak terkait dengan masalah lumpur panas di Sidoarjo.

Lucu, karena logika Rizal mengesahkan semangat yang rumusan sinisnya begini “Mari kita kelola uang dari perampok untuk memperbaiki citra perampok. Uang itu tidak ada hubungannya dengan perampokan kok”.

Lho? Begitukah wajah intelektual Indonesia yang mengabdi modal?

#Sumber: [pranala luar disembunyikan, sila masuk atau daftar.]